✔ Surat Edaran Menpan Rb Nomor 19 Tahun 2020 Ihwal Pembiasaan Sistem Kerja Asn-Pns Dalam Upaya Pencegahan Corona
Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN-PNS Dalam Upaya Pencegahan Corona. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyesuan jam kerja ASN/PNS terkait pencegahan Corona dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020, yang dimaksudkan sebagai aliran bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan kiprah kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sedang tujuan dari SE tersebut adalah:
· Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
· Memastikan pelaksanaan kiprah dan fungsi masing-masing instansi pemerintah sanggup berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
· Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah sanggup tetap berjalan efektif.
Sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 ihwal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tersebut, maka terdapat ketentuan mengenai:
1. Penyesuaian Sistem Kerja
a) ASN di instansi pemerintah sanggup bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH), namun PPK memastikan minimal terdapat 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor biar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
b) PPK Kementerian/Lembaga/Daerah biar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang sanggup bekerja dari rumah/tempat tinggal (WFH) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan: jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/ dikonfirmasi terserang Covid-19), riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan kiprah dan pelayanan unit organisasi.
c) ASN yang bekerja di rumah (WFH) harus berada di rumah/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak (terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung).
d) ASN yang bekerja di rumah (WFH) sanggup mengikuti rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference/video conference.
e) ASN yang bekerja di rumah (WFH) tetap diberikan derma kinerja oleh Pemerintah.
f) Pelaksanaan kiprah kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku hingga dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.
g) Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, pimpinan instansi pemerintah melaksanakan penilaian atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB.
2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
a) Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak penerima biar ditunda/dibatalkan.
b) Penyelenggaraan rapat dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia.
c) Apabila harus diselenggarakan rapat tatap muka alasannya urgensi yang sangat tinggi, maka perlu memperhatikan jarak kondusif antar penerima rapat (social distancing).
d) Pejalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan secara selektif sesuai skala prioritas dan urgensi. Sedangkan Perjalanan Dinas Luar Negeri biar ditunda.
e) ASN yang telah melaksanakan perjalanan ke negara vang terserang Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasl Covid-19 biar segera rnenghubungi Hotline Centre Corona rnelalui nomor telepon 119 ext. 9 dan/atau Halo Kemkes pada nomor 1500567.
3. Penerapan Standar Kesehatan
Agar PPK di instansi pemerintah segera melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah sesuai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI dan Imbauan Kementerian Kesehatan serta melaksanakan sterilisasi/disinfektan lingkungan kerja masing-masing instansi pemerintah.
4. Laporan Kesehatan
a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit ker]a yang melaksanakan kiprah dan fungsi kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah masing-masing dalam hal ditentukan adanva pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terserang Covid-19.
b) PPK Kementerian/Lembaga/Daerah memberikan laporan berisi data ASN yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terserang Covid-19 kepada Menteri PANRB.
5. Penutup
a) Para pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.
b) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai pembiasaan sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan lnstansi Pemerintah diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/ Lembaga/Daerah masing-masing.
Demikian gosip ihwal Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 (pdf) ihwal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Semoga ada manfaatnya.
Belum ada Komentar untuk "✔ Surat Edaran Menpan Rb Nomor 19 Tahun 2020 Ihwal Pembiasaan Sistem Kerja Asn-Pns Dalam Upaya Pencegahan Corona"
Posting Komentar